PEMBANGUNAN (DI) INDONESIA

Published by:

copy paste tulisan Tarli Nugroho

Bung Hatta selalu menempatkan daya beli rakyat sebagai indikator penting pembangunan, selain indikator ketersediaan lapangan kerja. Itu sebabnya ia selalu menekankan bahwa porsi kapital dan tenaga kerja nasional dalam perekonomian harus dominan. Tentu saja kita membutuhkan kapital asing. Namun, Hatta mewanti-wanti bahwa rente kapital asing sangat mahal, sehingga setiap kegiatan pembangunan yang melibatkan kapital asing harus diperhitungkan benar, dimana pembayaran rente dan cicilannya harus berasal dari proyek yang dibangun dari kapital bersangkutan, dan bukan berasal dari pajak rakyat.

Sayangnya, sejak era Undang-undang Penanaman Modal Asing 1967, titik pandang sebagaimana ditekankan Hatta itu tak lagi diimani.

Tak heran, dalam ceramahnya yang terakhir di depan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 15 Juni 1979, Hatta, yang karena kesehatannya tak lagi memungkinkannya untuk berdiri membacakan pidato, sehingga diwakilkan kepada menantunya, Sri-Edi Swasono, menulis bahwa “Negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, tetapi politik perekonomian negara di bawah pengaruh teknokrat kita sekarang, sering menyimpang dari dasar itu. Politik liberalisme sering dipakai jadi pedoman.”

Karena mengingkari dan meninggalkan amanat konstitusi itulah, maka proses pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah, meminjam istilah Sri-Edi Swasono, sesungguhnya bukanlah “pembangunan Indonesia”, melainkan sekadar “pembangunan DI Indonesia”. Artinya, itu adalah pembangunannya orang lain (kapital dan bangsa asing) yang dilakukan di Indonesia, jadi bukannya pembangunannya Indonesia untuk orang Indonesia. Karena itu adalah pembangunannya orang lain, maka jangan heran jika yang menikmati sebesar-besar hasilnya bukanlah kita.

Jadi, masihkah Anda percaya bahwa pemerintah sedang melakukan pembangunan bagi rakyat melalui kebijakan yang pertama-tama telah melemahkan daya beli rakyatnya?! Masih akan diteruskan model pembangunan semacam itu?

Elitisme dan Poliarki

Published by:

-Melihat Elit dan Poliarki (pemerintahan banyak orang) di Indonesia 2015-20xx-

Melanjutkan status Oligarki kemarin, saiyah mau mencatat lagi soal elitisme. Yaitu satu kepercayaan bahwa di dalam masyarakat itu sesungguhnya berlangsung kepengurusan atau dominasi yang dilakukan oleh sekelompok kecil minoritas saja.

Mereka mengatur urusan kesejahteraan, pendidikan, hubungan-hubungan sosial, dan kadang-kadang turut pula mengatur-atur perihal nilai-nilai yang harus dianut dan dipatuhi oleh masyarakat. Elitis ini pecaya bahwa nilai-nilai demokrasi atau pemerintahan oleh rakyat, hanya dapat memberikan digniti (martabat), kebebasan, dan perlindungan bila mereka dikelola oleh kelompok elite bukan massa itu sendiri.

Kita ambil contoh pada kasus terpilihnya kembali Megawati Soekarno Putri dalam rapat nasional PDIP sebagai ketua umum. Ia didapuk untuk melanjutkan kepemimpinan partai bertema Demokrasi ini untuk melanjutkan praktik-praktik dari elitisme tran Soekarno. Bulatnya suara bagi Mega yang sudah 21 tahun memimpin partai tadi, turut pula didukung presiden terpilih Jokowi dan sekjen Tjahjo Kumolo dimana kedua berkata bahwa Mega adalah pemersatu dan perekat partai.

Dari pernyataan kedua orang (Jokowi dan Kumolo) ini sebetulnya kita dapat menduga tiga hal, pertama; bahwa Jokowi yang terpilih sebagai pemenang pilpres 2014 memahami bahwa ia meskipun presiden, adalah sub-ordinat dari sistem elitisme yang berkesinambungan dalam tubuh partai. Dimana dengan sendirinya, ia harus menerima dimainkannya politik polyarchy, yaitu masuknya orang-orang partai untuk “membantunya” mengendalikan kekuasaan.

Sebagai petugas partai Jokowi harus menerima settingan orang-orang yang nantinya akan ikut menentukan kebijakan-kebijakan umum secara langsung dalam tubuh pemerintahannya.

Di satu sisi Jokowi memahami jika yang demikian adalah sama saja dengan mengabaikan ekspektasi massa publik yang berharap ia menjalankan politik kekuasaannya secara mandiri dan tegas sebagaimana dilakukannya ketika menjawab gubernur atau walikota.

Tetapi ia tersandera dengan realitas politik bahwa dia tidak sepenuhnya didukung internal PDIP, juga tidak mudah mempengaruhi mitra koalisi, ia hanyalah petugas partai. Sehingga keberadaan kantor/rumah transisi dan rumah-rumah transaksi lainnya adalah realitas adanya kecenderungan politik poliarki yang dia sendiri tidak memiliki kuasa atau berkeinginan mencegahnya. Kelompok banyak kepentingan yang nantinya akan menentukan kebijakan-kebijakan publik.

Kedua, pernyataan Mega sebagai pemersatu dengan sendirinya menjadi self-evidence atau membuktikan adanya perpecahan di tubuh partai. Dimana di sini kita fahami grup-grup tadi adalah kepanjangan konflik dari dimajukannya Jokowi sebagai capres. Pihak yang Pro dan Kontra dengan sendirinya harus merasa terhibur dengan terpilihnya Mega kembali karena ini satu-satunya jalan bagi kedua belah pihak elit PDIP untuk menghindari perpecahan dan agar tidak dikadali oleh mitra-mitra koalisi.

Ciri-ciri dari menguatkanya elitisme ini adalah perubahan cara PDIP memanajemen konflik internalnya yang menunjukkan sudah mulai ada konsensus sedikit lebih dewasa di kalangan elit di tubuh partai. Mereka sadar yang penting adalah bagaimana dapat tetap mempertahankan hak mengelola (right to govern) sebagai partai pemenang pemilu.

Sudah dua kali PDIP di bawah Mega kalah dalam adu kepentingan dengan partai berhadapa dengan partai koalisi lainnya. Ini menjadi pelajaran bagi mereka meski harus mengorbankan dinamika demokrasi dalam tubuh partai.

Ketiga, gerakan masif those so called “relawan” pendukung PDIP dan Jokowi sebagai capres yang banyak berasal dari kelompok non partai harus menerima kenyataan bahwa, di bawah kendali Megawati Groups, Jokowi akan kehilangan interest dan informasinya dalam publik affairs.

Ini karena dalam sistem yang di kontrol elit partai pemenang akan mengarahkan pemerintahan yang terbentuk kepada pemerintahan poliarki. Suara massa hanyalah dianggap berfaedah untuk memilih sosok tetapi tidak cukup dalam menentukan kebijakan (policy). Alasannya adalah bawah elite jauh lebih faham soal nilai dan preferensi publik, apa yang dibutuhkan publik daripada massa publik sendiri.

Cara para elit membentuk “kebijakan” yang seolah-olah diinginkan masyarakat adalah menggunakan peran media massa dan sosial.

Ini dapat kita lihat misalnya pertarungan elit-elit politik terkait persoalan siapa ketua DPR/D, dan apakah RUU pilkada itu dipilih langsung atau diwakilkan. Konflik di media sebenarnya adalah murni kompetisi mencari titik equilibirium, keseimbangan2 baru antara kelompok2 kepentingan. Apa yang kita rasakan adalah media massa mainstream membenturkannya sebagai pertarungan antara rakyat versus DPR, demokrasi versus oligarki, massa versus parlemen, kepentingan nasional versus kepentingan partai, dll..

Ke depan, pemerintahan poliarki yang muncul tidak akan jauh-jauh dari mempertarungkan kepentingan2 sesama elit pemerintahan namun ke bawah mereka membentuk opini melalui media massa bahwai seolah-olah mereka sedang memperjuangkan harapan-harapan rakyat.

Sistem

Published by:

Petugas keamanan Menara Plasa Thamrin menyuruh saiyah berlalu dengan tongkat baseballnya;

“Motor terus pak, parkir di sana…” Dia menunjuk pada satu tempat diujung langit dan saiyah yang memang sudah sadar akan diusir dari lobi karena naik sepeda motor segera maklum.

Sambil mengucapkan terimakasih motor saiya balik arah dan mobil alphard putih yang isinya orang Jepang dibiarkan lewat saja palang penjagaan tanpa pemeriksaan. Kalau sudah begini kita yang kecil-kecil dan rejekinya turun dicicil ini harus segera ingat nasihat Tuan Hadimulyo asal Jogya, yang bilang bahwa banyak nasihat hidup yang sering keliru tempat. Misal yang tua ngalah, yang gede ngalah.

“Padahal kenyataannya ga gitu tokh mas.”

Maka pada bangunan EX plasa yang terbengkalai dan kehilangan masa jayanya saiyah masuk gerbang dimana petugas jaganya seperti terkaget-kaget berlari menuju loket tiket parkir. Dia bilang gedung ini sudah lama tidak digunakan mungkin mau dibongkar.

Ia lalu memberikan karcis dan mempersilahkan saiyah parkir dimana saja. Ya hanya ada sepuluh motor parkir di sana, dan bangunan yang sempat mendapatkan pujaan sebagai ikon arsitektur indonesian posmodernisme sudah banyak bagiannya yang amburadul sana-sini.

Dari sana saiyah berjalan menuju gedung di maksud dan petugas keamanan lainnya bilang bahwa kantor Leknovo di lantai 18 tetapi saiyah harus meninggalkan KTP untuk diganti tanda pengenal bertuliskan visitor di bagian penerimaan.

Nah setelah parkir cukup jauh, sekarang dari seorang warga negara ber-KTP lengkap dengan nama, tanggal lahir, alamat, status pernikahan, dan foto, maka gadis kuncir air mancur yang manis mengubah saiya menjadi sesuatu bernama “visitor”. Yang lalu berbaris dalam satu kelompok dengan eksponen-eksponen asing lainnya yang juga menggunakan tulisan “tamu”.

Di lantai 18 yang dimaksud lift 3 siap terbuka karena sudah diprogram dari kejauhan. Tanpa perlu menekan tombol lagi, karena di bagian pagar pengaman lift bapak satpam lainnya lagi sudah mengatur level destination kita. Jadi tidak ada alasan orang salah lantai dan berguna juga untuk mencegah orang berpura-pura bloon.

Berdiri di sana pria usia 50 atau 60 yang bertugas sebagai petugas kebersihan sepanjang hidupnya dan berkata bahwa kantor servis ada di sebelah kiri.

Pada bagian pintu masuk kantor dimaksud, terdapat tulisan; Gate dengan Kartu Pengenal. Pria rapi berbaju oranye menekan sebuah tombol di dinding dan pintu kemudian terbuka.

Interior gedung sama sekali jauh dari yang saiya bayangkan dari bawah bahwa saiyah akan berhadapan dengan orang-orang yang energik yang percaya bahwa hari esok masih perlu ada. Masing-masing wajah sudah terlalu kelelahan dan jam pulang tinggal masih satu jam lagi.

Saya mengambil nomor antrian, dan ada enam orang pria lainnya yang sepertinya sedang menunggu barang. Seorang gadis keluar dari pintu koboi di bagian belakang, dan berkata pada kawannya, masih berapa customer yang masih harus dilayani. Si pria baju oranye bilang dua lagi saja. Si gadis yang nanti saiyah tahu bernama Lisa mempersilahkan saiyah yang berdiri, duduk kembali dan menunggu panggilan.

Di dinding penuh dengan gambar-gambar teknologi canggih, mesin server, komputer, gadis tersenyum, pria optimis, bos yang bahagia, dan wajah-wajah lain yang sumringah germbira memandangi jejaring laser dan angka-angka binarik yang menunjukkan adanya kesaling terhubungan yang kompleks tetapi indah.

Satu tulisan besar menjelaskan; We deliver you the best in system in management, networking, data base, security and cloud computing.

“Nomor 21…. nomor 21…” Setelah hampir setengah jam, Nona Lisa memanggil saiyah dan mempersilahkan duduk. Ia sudah lelah untuk berbasa-basi pada pelanggan dan sambil menyiapkan memo laporan servis dia bertanya apa yang terjadi.

Lalu setelah saiyah terangkan bahwa keyboard laptop rusak, ia kemudian mencacat tidak peduli dan menyuruh saiyah menunggu kembali sambil membawa barang tadi melewati pintu koboi dan menghilang di belakang.

Kira-kira seperempat jam dia datang dan berkata bahwa, keyboard memang rusak, dan untuk itu saiyah harus membayar 1,6 juta termasuk jasa servis dan pajak.

“Tiga atau empat minggu beres pak…” Dia berkata dan saiyah kecewa mengapa sebagai servis center dia tidak memiliki keyboard yang saiyah maksud.

“Mohon maaf pak, kami memang komplit, tetapi soal barang kita juga order ke provider?” Dia menjelaskan.

“Kalau soal lama, ya memang sistemnya yang membuat lama pak.” Dia melanjutkan.

“Ini karena setelah mengorder dari supplier maka barang akan dikirim ke provider dan provider ke jasa kurir, lalu kurir akan membawanya ke sini. Dan itu butuh waktu tiga atau empat minggu…”

“Mohon maaf neng, dimana suppliernya? Apa di Singapura atau Cina?” Saiya bertanya padanya

“Maaf pak, supplier ya di Jakarta. Tapi kan mereka harus ini itu, prosedur ini itu, terus aturannya gimana gitu. Ya sistem memang begitu pak…”

“… itu juga biasanya lebih dari 4 minggu sih pak. Kita juga tidak bisa tentukan, barangnya harus diorder….”

“Tapi ya itu ya, sistemnya, jadinya lama…” Neng Lisa merengut seperti malu.

“Ok..ok…kenapa sistemnya bikin lambat, ya.” Saiya bilang padanya

“…iya sih pak…sistemnya begitu.” Dia membereskan laptop saiyah dan mengatakan bahwa tidak ada biaya jika pelanggan menolak harga.

Saiyah ucapkan terimakasih padanya dan keluar kantornya dan turun kembali ke lobby mengambil KTP di meja resepsionis dari gadis kuncir air mancur dan keluar.

Di pinggir jalan Thamrin yang mulai padat karena orang pulang kantor, saiyah menikmati angin yang terjebak di antara gedung-gedung tinggi yang menciptakan gemuruh melarikan diri mencari jalan keluar. Beberapa yang kebingungan menambrak-nambrak orang dan menghamburkan dedaunan.

Nona Lisa berteriak memanggil nama saiyah dari belakang, dan sambil tergopoh-gopoh keluar pintu putar loby, ia mendekati saiyah ke pinggir jalan dan berkata bahwa teknisi periksa lupa memasukkan kembali hardisk laptop saiya.

Diserahkannya pada saiyah hardisk kecil tadi seperti seorang TKW yang hendak berangkat ke Qatar dan menitipkan anak satu-satunya yang masih balita pada suami atau mertuanya.

Saiyah tertegun dan dia melanjutkan;

“Mohon maaf pak, sesuai sistem prosedur kita, setiap laptop masuk hardisknya memang harus dikeluarkan. Agar sistem dan data pelanggan tidak rusak atau hilang.” Dia melanjutkan dan saiyah diam saja menerima nasib yang datang dengan sungkan.

Kelompok Kepentingan Sebagai Oligarki

Published by:

Terakhir dalam banyak kesempatan berbincang-bincang dengan kawan-kawan atau lawan-lawan virtual di media sosial, ada kerap saiyah dengar istilah “kepentingan kelompok oligarki”.

Apa yang disebut oligarki itu sendiri tidak pernah dijelaskan secara jelas, selain bahwa istilah tadi dalam kenyataannya adalah sesuatu yang alamiah yang terjadi dalam pergaulan sosial kita.

Sosiolog Tuan Anthony Oberschall menjelaskan bahwa pengertian oligarki sebagai kelas-kelas sosial atau kelompok kepentingan sebenarnya adalah definisi yang bias karena definisinya sendiri sudah mengandung kepentingan. Ini dapat diterangkan melalui tiga sudut pandang;

Pertama bahwa pengertian kelompok kepentingan tidak lain adalah individu-individu yang bergabung dalam faksi-faksi yang muncul karena adanya keinginan mengejar aktualisasi kepentingan, tuntutan, dan keinginan2. Hal ini membangunkan nature jahat (evil) pada individu untuk selalu menjadi biang kerok bagi manusia lainnya (James Madison) demi mencapai kepentingannya sendiri.

Sehingga pengorganisasian kelompok kepentingan dalam posisi si baik si buruk, pro dan kontra dalam satu grups saja adalah bias, karena dalam satu kelompok kepentingan yang sama pun terdapat faksi-faksi dengan beragam kepentingan, dan kekuatannya masing-masing juga. Istilah pengelompokkan ini sendiri akan selalu merupakan proses mendekatkan dan menjauhkan, menyamakan (grouping) atau melainkan (othering) yang tidak akan pernah lepas dari kepentingan.

Kedua, secara ilmu politik pandangan bahwa kelompok interest group sebagai biang kerok menurut pendapat Madison, ternyata berubah sejalan waktu. Ketimbang sebagai kelompok pengganggu, sebaliknya kelompok kepentingan ini punya posisi esensial untuk membuat demokrasi menjadi sehat atau seolah-olah sehat. Artinya dalam demokrasi kelompok-kelompok berseberangan memang sebaiknya dipelihara bukan malah dimusuhi, ini karena pemerintah membutuhkan kritik agar tetap seimbang.

Di sini kemudian hubungan-hubungan oligarkis mulai terbentuk sejalan dengan perimbangan-perimbangan kekuatan-kekutan dalam demokrasi itu sendiri. Masing-masing pihak saling sinang sinawang, mengamati dan mengawasi, dalam kerangka stabilitas kelompok.

Ketiga adalah pandangan yang berangkat dari publik sendiri. Bahwa lama kelamaan, kelompok-kelompok kepentingan seperti lembaga, LSM, partai, dll., semakin lama semakin kuat dan malah membuat urusan pemerintahan berjalan kurang efektif. Kekesalan publik ini kemudian membangunkan persepsi umum; bahwa siapa pun pemerintahan yang terbentuk dia tidak lain hanya mengakomodasi sedikit kelompok kepentingan dominan saja. Kelompok yang dimaksud adalah oligarki dengan agenda kepentinganya.

Sehingga dapat kita tarik benang merah, apa yang disebut oligarki itu adalah kelompok kepentingan yang membentuk organisasi formal atau formalisasi sekelompok orang dalam grup untuk mencapai kepentingannya dengan mengatasnamakan atau bertujuan mempengaruhi kebijakan publik.

Bila kita lihat bahwa tujuan dari kelompok ini adalah mengubah, menawar, atau menolak kebijakan publik, maka dengan sendirinya permainan policy adalah di tataran elit bukan awam. Maka di sini kita belajar memahami kenyataan bahwa, tidak semua orang yang pada akhirnya mengorganisasikan dirinya pada kelompok-kelompok kepentingan mulai dari organisasi kelas, sekolah (OSIS), ormawa, sampai parpol, karena pada akhirnya kebanyakan orang atau awam sama sekali tidak dapat mengalokasikan dirinya, kapital, uang, dan keahliannya untuk mengurusi organisasi.

Di sini kita kemudian memahami bahwa dalam satu organisasi kepentingan pada akhirnya akan muncul mereka-mereka yang memang cukup aktif, berbakat, dan sedikit ngotot saja yang akan menjadi elit-elitnya. Mereka-mereka juga yang akhirnya akan menentukan arah, visi, misi, tujuan, dan jaringan dari organisasinya.

Mereka-mereka ini yang kemudian menjadi apa yang kita kenal sebagai the oligarchies. Maka those so called (sekali lagi pemirsah, karena saiyah lagi seneng pake istilah those, whose, the so called maka ini akan sering-sering muncul) kaum oligarkis ini akan mengakomodir siapa saja menjadi bagian dari kelompoknya.

Termasuk mereka-mereka yang mengkritik oligarki sendiri sebenarnya adalah kelompok oligarki juga. Sebab sesuai tabiatnya sejauh ada kepentingan yang ingin dicapai dan diperjuangkan maka oligarki itu dapat hadir dalam aneka bentuk seperti dominasi kekuasaan, uang, ilmu pengetahuan atau dominasi intelektualitas.

Kebijakan Klinikal

Published by:

Sejak tim sukses Jokowi-JK melaporkan Pembentukan Rumah Transisi sebenarnya pemirsa akan disuguhi apa yang disebut kebijakan klinikal (clinical govenance).

Satu istilah yang kerap dipaparkan dalam presentasi kesehatan, bagaimana mengoptimalkan layanan jasa layanan kesehatan publik sekaligus menghasilkan “kepuasan pengunjung” juga uang bagi klinik dan dokter tentunya.

Hal yang paling jelas dikerjakan dalam kebijakan klinikal adalah segregasi ruang. Pembagian ruang-ruang menciptakan perbedaan dalam hal penanganan dan pelayanan. Misalnya apa yang disebut wilayah umum berupa ruang pendaftaran dan ruang tunggu tentu berbeda dengan ruang operasi, perawatan, dan pemulihan.

Pembagian ruang dan kelas-kelas ini menciptakan birokratisasi atau istilah kerennya tata laksana (government) dan tata kelola (governance) yang dengan sendirinya selalu bermotif politik dan ekonomi.

Sedikit lebih private adalah ruang periksa, ruang dokter, ruang obat, ruang perawatan. Di ruang perawatan (bahkan sekarang juga ruang operasi) juga dibedakan SoP nya, yang mau sedikit lebih banyak keluar uang mendapatkan kelas dengan layanan lebih baik dan fasilitas lebih lengkap seperti AC, tivi, serta sofa tunggu.

Terakhir adalah pembagian ruang yang disebut ruang isolated atau incontainment dimana hanya yang berkepentingan diperbolehkan masuk seperti ruang ICU, gawat-darurat, dan ruang pembayaran.

Meski sekarang hal tata laksana layanan kesehatan publik semakin membaik, tetapi dasar dari pengembangan manajemen klinikal ini adalah praktik dari penguasan dan pengontrolan ruang dari Tuan Michael Foucault.

Foucault, secara garis besar memaparkan bagaimana ideologi, modal, uang dan aparat-aparat dalam sebuah klinik dikendalikan dalam ruang-ruang dan kelas-kelas untuk menciptakan diskriminasi. Diskriminasi tadi akan memisahkan persepsi, tubuh dan pengobatan demi menghasilkan citra akan adanya proses penyembuhan/a medical gaze. (The Birth of clinic: 1973).

Terlepas bahwa kesan pengobatan ini benar ada atau tidak ada, ia memaparkan bahwa kebanyakan kita mengalami proses hegemoni kesadaran ini melalui rekayasa persepsi yang diinjeksikan, diinfuskan, dan diurapi secara terus-menerus agar tubuh kita memahami bahwa sedang terjadi pengobatan atau pemulihan.

Rumah Transisi yang kita lihat sekarang ini adalah bagian dari proses penciptaan klinik imajinasi tentang adanya satu pengobatan tadi. Bahwa seolah-olah di rumah tadi kita sedang menunggu satu operasi transisional dari SBY-Boediono kepada Jokowi-JK, yang diharapkan dapat menyembuhkan dan memulihkan sakit tubuh dan perasaan sebagai warga negara yang kerap dibohongi politisi.

Pada kenyataannya ada fakta yang sedang dikaburkan dari rumah transisi yaitu sedang berlangsungnya transaksi-transaksi politik di rumah-rumah yang lain, yang tidak pernah sedikit pun melibatkan pasien (dalam hal ini warga pemilih) untuk didengar keluhannya dan pendapatnya.

Sebagaimana dilepas oleh media massa dan media sosial, bahwa apa yang dulu dijanjikan kepada publik akan adanya pemerintahan ramping, profesional, dan tidak bagi-bagi kekuasaan, maka proses sebaliknya sedang berlangsung secara gamblang tanpa malu-malu. Proses membagi-bagi tubuh (body) kekuasaan ini memutilasi kemenangan rakyat dalam pesta demokrasi kemarin, dengan alasan politis bahwa; setiap yang dianggap berjasa mendapatkan cukup bagian.

Hal ini dibela Jokowi dengan pernyataan bahwa besarnya kabinetnya nanti bukan karena bagi-bagi kekuasaan tetapi “alokasi” jatah untuk partai-partai.
Senada dengan ucapan tadi adalah pernyataan JK dan juga Anies Baswedan bahwa mustahil mengabaikan realitas politik (bagi-bagi kekuasaan) kita dan tidak ada salahnya mengangkat profesional dari partai dan non-partai.

Bahkan lebih lanjut mengenai bagian politik bagi parpol pendukung tadi, politisi PDIP, Eva Sundari mengatakan;

“”Ada penghargaan atas kerja dan keringat parpol-parpol pengusung. Aneh kalau parpol-parpol yang pegang saham enggak ada jatah menteri, sedangkan kelompok profesional yang tidak ikut tarung lalu menguasai panggung.”

Demi menjelaskan hal ini bahasa kemudian memainkan perannya sebagai alat “re-edukasi”, pembelajaran ulang untuk me-rekayasa persepsi publik mengenai adanya proses pengobatan. Padalah permainan kata-kata ini sedang menghalau kenyataan bahwa kemenangan Jokowi-JK dalam pilpres kemarin ditentukan oleh produk dari kerja-kerja keras tetapi ikhlas those so called (biar kelihatan keren); para RELAWAN yang justru diabaikan.

Rupanya setelah dirasa sukses menghantarkan kedua pisangan ke pintu kemenangan, maka pada saat itu juga publik harus mengetahui dimana batas-batas tanggungjawab mereka karena selebihnya tindak operasi apa yang akan diberikan untuk mengobati Indonesia akan ditentukan oleh those so called para Transisioner di Rumah Transisi dan para Transaksioner di Rumah Transaksi. Relawan tetaplah tinggap dalam ruang keikhlasannya.

Proses yang akan terjadi selanjutnya dapat kita prediksi mudah, bahwa pemerintahan ke depan akan melanjutkan kebijakan klinikal dengan menciptakan bangunan birokrasi-birokrasi yang bersifat menghambat dan melindungi (fire-wall) kesehatan partai-partai pendukung melalui produksi, dan reproduksi bahasa.

Sementara bagi masyarakat luas, sambil sesekali memberikan resep-resep generik murah meriah atau obat mujarobat segala obat (panacea) kepada publik dalam wujud citra-citra pembangunan, seperti sukses waduk rio-rio, sukses pengaspalan jalan, sukses masuk gorong-gorong mengatasi banjir, dan sukses mobil nasional.

Kenyataan pula publik kita yang awam pendidikan politik memang memahami politik (political consciouness) baru sebatas pencitraan bahwa seolah-olah sedang terjadi proses pengobatan dan penyembuhan.

Konglomerasi Pendidikan

Published by:

-Mengamati maraknya universitas2 yang didirikan Konglomerasi Raksasa-

Pagi ini ditikungan Pejambon ada saiyah lihat poster besar bertuliskan; Admission Year 2014, Universitas Podomerem, daftarkan segera dan raih masa depan mu. Hanya karena merasa bahwa masa depan saiyah tidak akan jauh berbeda dengan masa lalu, maka saiya abai saja terus berjalan.

Saiyah memang tidak terlalu peduli tetapi karena poster tadi dikemas dengan desain grafis mirip-mirip settingan sekolah-sekolah di luar negeri, maka sebentar motor saiyah berhentikan dan mengamati secara keseluruhan, betapa kerennya orang membuat logo dan iklan sekolah. Tidak seperti logo-logo sekolah milik pemerintah yang terlalu banyak padi, kapas, pisau, pedang atau rantai maka logo mereka terlihat keren dan modern.

Rupanya setelah diperiksa saksama, maka belakangan ini marak fenomena konglomerasi masuk dunia pendidikan. Kelompok-kelompok usaha besar yang menguasai hulu-tengah-hilir industri besar di negeri ini seperti, Sinar Mas Grup, Podomoro, Bakrie, Gobel, Kompas-Gramedia, Lippo mulai masuk ke dunia pendidikan secara formal dan praktikal.

Sebelumnya sudah sering kita dengar lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan CSR yang ada dibawah perusahan2 besar mendukung kegiatan pendidikan di dalam dan di luar negeri dengan memberikan bantuan beasiswa, couching, training, dll. Tetapi setelah Universitas Multimedia, President, Bakrie, Metana, dianggap sukses mendulang prestasi dan profit, maka sekarang giliran Podomoron Universiteit maju ke muka.

Maka seperti dijelaskan Edward Soja dalam spatial district (Seeking Spatial Justice: 2012) jelas bahwa konglomerat ini sudah mulai menjadikan distrik-distrik pendidikan sebagai pasar-pasar baru bagi investasi dan eksploitasi dalam pengertian “business as usual”.

Meski mungkin saja mereka mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi dari tangga ke empat Maslow tentang aktualisasi diri, yaitu bagaimana para konglomerat ini setelah menyedot keuntungan dari hulu sampai hilir maka perlu juga mengembalikannya kepada masyarakat sebagai alat penebusan dosa atau kepedulian sosial, namun motif bisnis adalah bisnis itu sulit dipungkiri.

Gejala membisniskan sekolah ini kita masih ingat lima belas tahunan lalu saat orang ramai dengan pro-kon menjadikan kampus-kampus negeri menjadi perusahaan separuh swasta dalam bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN) untuk menyarukannya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar efektif dan efisien.

Nama BHMN sendiri dipilih karena kita masih ragu-ragu mengakui bahwa bicara pendidikan adalah bicara bisnis supply and demand, ada kebutuhan ada permintaan dan ada akhirnya ada uang. Apa yang terjadi dalam proses tadi adalah, naiknya ongkos pendaftaran, iuran semester, dan uang-uang pembangunan bagi mahasiswa baru. Namun dalam kenyataannya dosen-dosen dan pegawai-pegawai di dalamnya yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil masih mengandalkan gaji dari pemerintah.

Langkah yang dilakukan konglomerasi untuk mengakuisisi pendidikan ini pun melalui dua cara; pertama membeli kampus-kampus kecil, spesifik di prodi (program studi) tetapi kerepotan dalam pembiayaan. Setelah dibeli kemudian menggoreng nilai/harga setelah dimodifikasi dan diperbaiki sana-sini.

Kedua, konglomerasi ini membangun sendiri lembaga pendidikan atas nama perusahaan atau personal dengan menumpang nama besar unit usaha yang sudah lama berjalan dan dikenal orang.

Ketiga, mereka memerger beberapa sekolah yang sudah dianggap maju dan diperkuat profesionalisme tenaga adminsitrasi juga pengajar di dalamnya. Mereka juga melifting kualitas dan peringkat dengan mengundang dosen tamu internasional, tokoh-tokoh politik ekonomi dalam dan luar negeri sertai berafiliasi dengan lembaga mapan di luar negeri.

Sehingga ke depan dapan kita prediksikan bahwa akan semakin jelas arah kompetisi bisnis pendidikan di Indonesia. Yaitu kelompok pendidikan milik konglomerasi besar, dan pendidikan nasional atau negeri milik pemerintah.

Melihat bahwa akan terjadi ledakan kelompok usia produktif sampai 2045, anggaran pendidikan yang dialokasikan 20% yang akan ditingkatkan hingga 30% dari APBN 2015 yang katanya ditargetkan sampai 10 ribu Trilyun, maka akan ada sekitar 500 sd 2000 triyun uang disektor pendidikan. Terlepas argumen moral bahwa konglomerasi ini ingin ikut mensukseskan pendidikan nasional, tidak dapat kita pungkiri fenomena ini seperti ingin mengambil peluang besar di bisnis pendidikan.

This is a huge business baibeeeh….

Nikah Beda Agama

Published by:

– Melihat gejala mencari rujukan –

Diminta tolong membahas soal nikah beda agama. Hanya sebelumnya harus dimaklumkan dulu jika saiyah bukan ahli fiqh keagamaan, sehingga paparan nanti hanya dilihat dari sudut pandang sosio-filosofi saja, bidang yang saiyah pelajari sedikit-sedikit juga.

Munculnya tuntutan nikah beda agama sebenarnya adalah fenomena urban. Dimana pada umumnya eksponen warga yang meminta dilaksanakan izin tadi adalah mereka-mereka yang tinggal di kota, yang telah lepas atau berusaha mengabaikan tradisi dan ikatan-ikatan seperti aturan-aturan baik sosial maupun agama lama. Mereka dalam posisi tidak terlalu terikat pada satu rujukan baku, tetapi selalu membuka pada kemungkinan membuat rujukan2 baru.

Bagi masyarakat urban, pemahaman tentang menikah atau kawin yang difahami bagi masyarakat tradisional sebagai sesuatu yang sakral dan dilandasi oleh: sacramen (pengorbanan dalam bentuk serah-terima/ijab qabul), reason de sacre (pengetahuan sakral/suci) yang dilakukan dengan aturan-aturan tata terbit, dianggap bertele-tele dan tidak lagi pas dengan tuntutan kehidupan kota yang serba praktis dan lugas.

Pernikahan yang dipercayai sebagai tradisi menjaga struktur sosial sosial kemasyarakatan tidak lagi terlalu penting untuk dipertimbangkan. Menikah adalah bagian dari prosedural saja sebagaimana halnya mengantri di loket pembuatan KTP atau mengurus surat kelakuan baik, semuanya tidak perlu dipersulit dengan banyak pra-syarat termasuk larangan agama.

Problem lepasnya dari ikatan tradisi dan aturan-aturan lama agama dan sosial. Kepercayaan simplisistik ini yang membuat warga kota adalah mereka yang berpikiran pragmatis dan cari mudah saja. Misalnya bila kita lakukan survey kecil bagaimana pemahaman keagamaan masyarakat kelas tengah perkotaan maka umumnya pemahamannya adalah pemahaman problematik kontemporer, yaitu bagaimana agama menjawab soal-soal keseharian.

Pada hal-hal yang khusus, yang mengharuskan terjadinya ikatan murid-mursyid, hirarki keilmuan antara pendidik-peserta didik seperti tarekat maka ini agak sedikit kendur. Berbeda misalnya dengan pemahaman keagamaan di desa-desa atau rural area, yang kita lihat ikatan-ikatan guru-murid ini masih cukup kuat.

Meskipun thesis ini sendiri semakin melemah, karena definisi kota dan desa sekarang agak sedikit kabur sebab intrusifnya teknologi, distribusi orang, barang, dan data membuat segala macam keperluan yang ada di kota secara berbarengan dapat dinikmati di desa. Kesemasaan ini yang membuat definisi kota dan desa sekarang lebih dibedakan karena lokasinya saja.

Hal yang sama terjadi pula dengan munculnya gugatan-gugatan terhadap kemandirian dan tradisi. Teknologi membuka ruang demokrasi sekaligus ruang kritik yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Membongkar aturan dan mendekonstruksi struktur-struktur, termasuk hirarki keilmuan yang dianggap mapan bagi masyarakat tradisional sekarang dianggap kurang sesuai dengan pertumbuhan zaman.

Ini tidak aneh bila kita memindai isu-isu yang berkembang dan dikomentari di media sosial misalnya, bahwa hirarki keilmuan tadi gugur karena dianggap sah-sah saja jika seorang yang belum pernah mengkaji ilmu fiqh atau syariah muamalah (istilah sekarang) mendebat profesor tasfir seperti Quraish Shihab.

Melalui jenis kritik yang tidak memiliki kerangka, maka mimbar ilmu tadi bergerak ke arah perayaan kebebasan dalam pengertian segala dalil dan dalih bercampur aduk dalam semangat; yang penting seru dan ramai.

Bila melihat kasus gugatan perlunya nikah beda agama disahkan, kita pun mendapatkan kenyataan yang serupa. Bahwa argumen dari pihak pendukung adalah persoalan yang lari dari meja bahasan dan kaidah-kaidah keilmuan. Misalnya argumen pihak pro adalah bahwa pelarangan nikah agama adalah pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), melanggar fitrah manusia sebagai makhluk kebebasan, dan menisbikan kenyataan “the power of love” dari dua insan.

Yang kita menjadi aneh sendiri adalah bahwa hak, asasi, fitrah, dan cinta di sini digunakan sebagai alat menyerang padahal persoalan nikah beda agama awalnya adalah persoalan prinsipia seperti keyakinan (aqidah/isme), kepercayaan (beliefs system), dan pilihan (determinasi) yang malah mendasari dalih-dalih di atas.

Jika dipersoalan ini saja sudah terjadi perbedaan yaitu berbeda keyakinan agama maka betapa sulitnya menjelaskan hal-hal lainnya seperti hak-kewajiban suami-istri, anak dll. karena bagaimana pun juga orang butuh rujukkan untuk dia gunakan. Mustahil seseorang menggunakan rujukan dirinya sendiri yang karena dengan demikian ia membantah atau mengabaikan pula rujukan yang digunakan pihak lainnya.

Pada persoalan rujukkan ini maka mau tidak mau kita harus memiliki acuan yang sama. Jika tidak, maka kita pasti sudah menjadikan rujukan lainnya sebagai acuan, yang artinya kita tidak pernah dapat mengabaikan kebutuhan para representasional dan tidak pernah dapat menjadikan hal-hal umum seperti cinta kasih, asasi, kebebasan sebagai alasan.

Exterioriteitscomplex

Published by:

-Nasib Negara di Pimpin oleh Gede Rasa atau GR

Bila pada di awal kemerdekaan, Wakil Presiden Hatta berkata bahwa apa yang perlu kita bereskan terlebih dahulu adalah perihal pendidikan bagaimana melepaskan dari rakyat jiwa interioritetscomplex, -jiwa rendah diri, hilang martabat yang menindas kemauannya untuk bertindak dan menyerah terhadap keadaan- sekarang kita melihat bahwa sedang tumbuh apa yang disebut dengan exterioriteitcomplex. rasa terlalu percaya diri alias ke-GR-an.

Mengenai rasa rendah diri ini, Hatta memberikan pesan bahwa ia hanya dapat dibunuh dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan mengenai soal-soal apa yang harus dan dapat kita kerjakan dengan benar dan sungguh-sungguh. Selanjutnya ia memaparkan beberapa tindakan kepada membangun langkah-langkah dengan dasar-dasar pengetahuan seperti pendidikan politik, ekonomi, koperasi, mendirikan atau melanjutkan badan-badan seperti Tyuuoo Sangi-in yang memberikan pendidikan perihal pertanian.

“…Nyatalah bahwa kerja menambah hasil itu haruslah dengan jalan rasional, tidak beres dengan sekedar printed saja. Maunya diberi contoh serta mendidik dengan kesabaran.” Lanjut Hatta.

Soal kesabaran ini maka Hatta memberikan kita dua keramat dalam pembangunan;

Pertama bahwa perubahan tidak dapat tidak harus disusun berdasarkan hitung-hitungan matang dengan jalan rasional dan saksama.

Kedua bahwa perubahan tidak dapat tidak menghendaki orang yang menyuruhnya hadir sebagai contoh, merapatkan diri pada persoalan, dan seperti disarikan dari Pidato Hatta pada Khidmat Rakyat Garis Belakang; perubahan itu membutuhkan pelakunya untuk melakukan “perkhidmatan juga kebhaktian pada hal yang ingin ia tumbuhkan.”

Sehingga di sini seorang penggagas adalah juga seorang yang faham hal-hal praktisioner. Praktisioner harus melibatkan diri apa apa yang dia cita-citakan dengan pengorbanan dan perhatian sepenuh-penuhnya. Sehingga tidak ada perubahan cuma sekedar mengusulkan, mengatasnamakan dan mengklaim saja.

Ketiga bahwa perubahan tidak dapat tidak harus dilaksakan dengan kesabaran. Kesabaran ini akan tumbuh dalam ujian-ujian, fase-fase, perbaikan-perbaikan bertahap dan berkelanjutan. Perihal jalan panjang ini yang meniscayakan jika perubahan ke arah derajat harga diri bangsa yang berdaulat ekonomi, politik, pendidikan, dan bermarbat itu sudah pasti membutuhkan biaya dan waktu yang panjang.

“Tidak ada jalan singkat menujut keberhasilan.” Jika ada itu pasti kata Mario Teguh, atau manajer sales properti.

Dari ketiga pembelajaran tadi, maka Hatta menekankan pentingnya membangun jiwa-jiwa individualita dalam diri insan bangsa. Ini karena hanya dengan individualita maka akan lahir orang yang tekun dan mampu bekerja dengan betul. Orang-orang yang disebut Hatta dengan para praktisioner, mereka yang mampu mewujudkan ilmu dan pengetahuan yang diperolehnya bagi penyelesaian masalah-masalah yang ditemuinya.

Namun apa yang terjadi sekarang di media massa dan media sosial kita menikmati kejanggalan-kejanggalan antara ucapan-ucapan dan janji-janji politik yang saling membatalkan satu dengan yang lainnya.

Mereka-mereka yang di masa kampanye dengan semangat tinggi dan rasa percaya diri luar biasa atau exterioriteitscomplex menjanjikan misalnya; pembangunan mobil nasional, pemberesan kemacetan total dan anti banjir dengan cara cepat wus-wus wus langsung beres. Juga janji koalisi tanpa syarat, kabinet ramping, tidak bagi-bagi jabatan politis, harus profesional partai dan profesional umum dst dst.

Sekarang publik sedang menikmati eksterioriteitscomplex atau gede rasa tadi dalam pernyataan-pernyataan sekebalikannya (mengkontradiksi) yang dibela lewat segala kelinglungan (irasionalitas), pembelaan linguistik seperti bagi2 jatah bukanlah bagi-bagi politik tetapi alokasi, akomodasi, dll. Sementara itu kita akan mendapatkan pula dalih-mendalihkan antara apa yang pernah diucapkan dan dikerjakan.

Maka apa yang akan kita alami ke depan adalah tumbuhnya banyolan-banyolan politik dan ekonomi yang mahal, dari apa yang kita sebut kaum dengan rasa percaya diri berlebihan atau exterioriteiscomplex. Orang yang hanya bisa menyuruh tetapi tidak mengetahui apa yang diucapkan, yang bekerja tetapi tidak faham apa yang dilakukan, yang berjanji tetapi tidak perlu menepati.

Dan juga mereka-mereka yang hobi ngritik lewat status tapi lupa olahraga seperti saiyah ha ha ha.

Pertemanan

Published by:

“Dari banyak teman-teman, hanya sedikit yang jadi kawan..”

Siapa yang mengatakannya saiya lupa, dan ini semakin menyadarkan bahwa ke arah usia senja orang semakin mudah saja melupakan hal-hal kecil dalam kehidupan termasuk teman-teman yang kita pernah kenal.

Meskipun hal tadi bukanlah sebuah kelemahan pada daya ingat, melainkan bahwa Tuhan yang Maha Baik melindungi otak dan pikiran kita dari hal-hal yang memang mungkin tidak perlu lagi diingat-ingat karena -karena barangkali loh- itu membuat kita mengalami kemunduran karena terpaksa mengingat-ngingat lagi hal-hal yang pernah terjadi di belakang.

Tetapi pada diri saiyah, penurunan daya ingat itu berlangsung pesat dan beberapa waktu ini mulai kerap. Misalnya pada Bapak petugas jaga yang memberi salut hormat dan membantu saiyah menyeberang jalan, saiyah tidak tahu lagi siapa namanya.

Pada nona Sari saiya bertanya apakah dia mengetahui siapa pria tadi? Nona Sari bilang ia pun tidak tahu.

Lalu pada seorang perempuan yang juga berdiri dipinggir jalan dan melemparkan senyuman sambil bilang;

“Balik mas…mbak..” Dia tersenyum dan mengangkat tangan seperti dadah.

“…iya mbak (ma, na, ta, ra), duluan yaa.” Saiya membalas dengan kehangatan yang sama.

Saiya betul-betul tidak ingat atau tidak tahu namanya dan Nona Sari pun secara mengecewakan berkata bahwa ia juga tidak ingat siapa namanya.

“…saiya sih isyarat aja mas. Panggil aja pakai masna, mbakma, pakri, mar, ta…” Nona Sari berkata sambil tertawa-tawa.

Jadi rupanya demi menghargai seseorang yang menegur kita di satu tempat lalu kita sendiri lupa siapa sih dia, maka dengan mudah kita sebut saja satu suku kata seperti ha na, ca, ra, ka ba, ta, ja ma, yang diucapkan dengan sedikit kabur dibagian akhir yang diharapkan itu adalah potongan dari nama yang bersangkutan.

“Ok, duluan yaa, mas na, ma, ra, ja, ca…” Beres urusan.

Namun kemudian saiyah pikir itu tidak adil, bagaimana mungkin orang lain masih menyimpan nama kita dalam ingatan mereka tetapi kita dengan sembrono atau tidak mau tahu mengabaikan saja siapa-siapa yang harus diingat. Untuk itu beberapa kali saiya coba kembangkan teknik mengembalikan ingatan yang sedikit banyak lumayan membantu meski tidak terlalu meyakinkan.

Misalnya…..ketika teteh yang menegur saiyah di gerai buah-buahan supermarket Manggarai kemarin sore, saiya pun tidak ingat dimana pernah bertemu dengannya. Dia hanya menegur dengan senyum yang lama yang bukan artifisial dan bertanya;

“…Borong buah ya Pak?”

Tentu tidak mungkin saiyah bilang; “Iya neng, tapi kamu siapa ya?”

Saiya tertawa dan mengatakan padanya bahwa itu bisa saja terjadi jika dia mau membayari semuanya di kasir. Ia pun tersenyum lagi kemudian melanjutkan belanja-belanja kecilnya. Dan saiyah masih belum ingat dimana pernah melihatnya sampai ia berhenti di rak-rak yang berisi pakan susu dan bubur untuk balita.

Nah, akhirnya ingatan saiyah kembali dan dia adalah perempuan penjaga gerai kopi di bagian pujasera. Saiyah memang tidak tahu namanya tetapi dia menjaga di kedai bosnya yang mirip bar-baran ala wild west dengan kursi-kursi tunggal tinggi tetapi tidak dapat berputar.

Suatu ketika dia mendatangi meja saiyah dan berkata bahwa pembayaran dapat dilakukan pada kawan shiftnya yang berkerudung. Dia ingin segera pulang karena dia menitipkan si kecil di rumah pada gadis tetangga dari jam 10 pagi sampai magrib saja.

“…400 ribu sebulan pak bayar jaganya, sama uang jajan-jajan buat si kecil.”

Ia sengaja sampai magrib yang seharusnya dia pulang jam 10 malam. Sebagai balas jasa si kawan akan datang siang karena pagi-pagi benar dia sudah menggantinya. Kawannya pun seperti senang saja karena ia pun boleh datang agak siangan setelah mengantar jemput anak-anak kakaknya ke sekolah.

Dia katakan bahwa ia ingin segera pulang karena gadis penjaga anak, malam harinya harus menjaga anak orang lain di dareah menteng.

“Ga apa-apa bang, susah cari yang mau kerja di rumah sekarang. Tapi bagusnya saiya jadi sering ketemu anak buat main dan belajar.”

“Untung ada kawan yang pengertian…” dia melihat pada kawannya dan si kerudung membalas.

“…sama teh, untung teteh mau datang pagi-pagi pisaaan (sekali), saya juga bisa antar jemput keponakan.”

Dari banyak teman-teman, memang sedikit yang menjadi kawan dan memang benar begitu adanya.

Perang Syria Masuk Babak Baru lagi

Published by:

1. Rencana Koalisi Nato+24 Negara dalam kampanye menghancurkan sel-sel ISIL (Negara Islam Irak dan Syiria) adalah pre-text sebagai kelanjutan dari babak baru perang Syria.

2. Pasca penyanderaan 45 tentara penjaga perdamaian Fiji dan puluhan misi perdamaian Filipinan di wilayah genjatan senjata Israel-Syria di Dataran Tinggi Golan, AS mengambil inisiatif memimpin koalisi baru perang melawan apa yang disebut dengan “terorisme negara islam Irak-Syiria”.

3. Penyergapan dan penyanderaan tentara perdamaian di Golan menunjukkan jika tiga tahun perang sipil yang menewaskan 250 ribu jiwa warga Syria perlahan tapi pasti mulai masuk ke wilayah dataran penting yang sangat strategis bagi eksistensi negara Israel.

4. Setelah sukses mengkonsolidasi dan mengikat solidaritas nasionalisme Syria, Assad mulai menggerakkan pasukannya menekan milisi asing ke wilayah dataran tinggi Golan yang relatif damai.

Syria Assad membutuhkan destabilitas wilayah konflik di daerah selatan untuk dua tujuan; melakukan reperkusi tak terduga dengan menjadikan front Golan kembali terbuka bagi perang Israel-Syria dan membangkitkan sentimen nasionalisme Syria.
Kedua, Assad harus menjauhkan diri dari front utara, dimana mereka dapat berhadapan langsung dengan Turki. Syria memahami bahwa mereka tergantung dengan politik air Turki dan ini dapat menyulitkan mereka.

5. Terdesaknya kelompok militan ke sektor Golan oleh SAA membuktikan tidak ada pilihan lain daripada kelompok militan ini kecuali menculik pekerja perdamaian asal Fiji. Para pemberontak ini mustahil masuk terus ke wilayah Golan yang dikuasai Israel karena mereka memang tidak dikehendaki di sana.

Dengan menculik tentara asal Fiji mereka mengambil tawanan untuk keluar dari wilayah Golan dengan syarat dan perjanjian yang kita tahu dibrokeri Qatar.

6. Melihat persoalan ini maka jelas bahwa kampanye perang AS di wilayah utara Iraq dan daerah otonomi Kurdistan yang berbatasan dengan Timur Laut-Syria dengan melibatkan banyak sekutu dan NATO adalah pre-text (dalih). Target alasannya adalah bawah utamanya mencegah konflik menular ke wilayah sekutu-sekutu tradisional AS.